Konsultan Media dan Politik Hersubeno Arief menyoroti secara tajam rencana di balik pembangunan kota raksasa Meikarta milik taipan James Riady. Melalui ulasan kritisnya berjudul Misteri Di Balik Kota Raksasa Meikarta, Hersubeno Arief membaca secara cermat bahwa perencanaan pembangunan Meikarta milik Lippo Group ini sungguh sangat matang dan terencana.
Namun, sekali lagi yang mengherankan dirinya kok bisa-bisanya Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin. Wagub Jabar Deddy Mizwar saking kesalnya sampai menyebut “Lippo seperti negara dalam negara.” Bagaimana tidak? Berdasarkan data dari Provinsi Jabar, Meikarta belum mempunyai izin. Dalam tata ruang provinsi, ‘kota’ Meikarta tersebut juga tidak ada dalam perencanaan. Sekalipun demikian, kota baru ini juga sudah diiklankan dan dipromosikan secara besar-besaran.
Ironisnya, kawasan seluas 500 hektare itu juga terhubung dengan berbagai moda transportasi yang kini tengah dibangun pemerintah, seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan Patimban deep seaport, pembangunan bandara internasional Kertajati, dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek elevated highway.
Kepada media, Lippo Group sendiri menyebutkan bahwa persiapan Kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Tahap pertama, lahan yang dibangun seluas 22 juta m2 untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat menampung 1 juta jiwa. Desember 2018 nanti ditargetkan sudah siap huni.
Untuk harga tanah di kawasan Meikarta dibandrol Rp 12.5 juta/m2, atau menurut mereka 50% lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp 18-20 juta/m2. Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung. Inilah sebuah kota raksasa baru di Cikarang, Bekasi, kawasan yang tengah berkembang pesat dan dijanjikan akan menjadi kota paling modern, terindah dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara
Sementara itu lanjut Arief, pembangunan fisik kota baru ini sudah dimulai sejak Januari 2016, dengan membangun 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai. Menurutnya, gaya yang dilakukan Lippo Group mengingatkan pada para pengembang besar di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dimana para pengembang di kawasan ini juga sudah mengiklankan produknya sampai ke berbagai media di Cina, padahal perizinannya belum tuntas. Inilah disebut Arief sebagai kelompok pengusaha yang menganut paham “Jual dulu, izin belakangan.”
Namun, harap dicatat reklamasi Teluk Jakarta dilakukan oleh 9 pengembang. Sedangkan Meikarta adalah proyek Lippo yang menggunakan dana sendiri dengan menggandeng beberapa partner asing. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan bisnis kelompok usaha yang dirintis oleh taipan Mochtar Riady ini.
Kereta Jalur Cepat
Coba perhatikan harga tanah yang ditawarkan oleh Lippo Rp 12.5 juta/m2, angka ini sungguh fantastis, walaupun disebut 50% lebih murah dibanding kawasan Bekasi-Cikarang. Mengapa bisa begitu mahal? Alasan Lippo karena mempunyai banyak akses transportasi. Salah satunya adalah jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Masih ingat soal kontroversi rencana pembangunan jalur Shinkansen sepanjang 142 km ini? Direktur PT KAI Ignasius Jonan adalah penentang keras proyek tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak berkeadilan dan tidak ada urgensinya dibangun. Apalagi bila proyek tersebut dibiayai dengan dana APBN.
Jonan menilai jauh lebih penting mengembangkan proyek kereta api trans-Sumatra, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi atau trans-Papua. Jonan sangat benar, karena jalur Jakarta-Bandung sudah terhubung dengan jalur tol Purbaleunyi, maupun jalur kereta api. Khusus untuk kereta api, tinggal dikembangkan beberapa ruas jalur rel ganda.
Penentangan Jonan berlanjut bahkan ketika dia dipercaya menjadi Menhub Kabinet Jokowi. Dia menolak hadir ketika Presiden Jokowi melakukan ground breaking, sebagai tanda dimulainya proyek. Namun, Jonan agaknya kalah lobi dibandingkan Meneg BUMN Rini Soemarno yang menginisiasi proyek tersebut.
Singkat cerita proyek tersebut akhirnya tetap berjalan dengan ditunjuknya China Railway International. Jonan terpental dari posisinya sebagai Menhub. Penunjukkan perusahaan Cina ini juga menimbulkan kontroversi dan sedikit mengganggu hubungan dengan Jepang.
Konsorsium perusahaan Jepang yang juga mengincar proyek ini kalah, padahal secara teknologi jauh lebih terpercaya dan berpengalaman. Lobi politik dan bisnis Cina mulai menampakkan tajinya.
Total biaya proyek tersebut sebesar USD 5.5 miliar atau dengan kurs Rp 13.600/USD, maka nilai proyeknya setara Rp 74.8 triliun, 75% dana berupa pinjaman Bank Pembangunan China (CDB). Pelaksana proyek tersebut adalah PT Kereta Cepat Indonesia-China, dengan saham milik PT Pilar Sinergi BUMN, yang terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Bukan hanya Jonan yang menentang proyek tersebut. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan proyek yang didanai dengan menggadaikan aset empat BUMN tersebut. Bila sampai gagal, aset empat BUMN itu menjadi taruhannya.
Melalui investasinya, Cina sering menerapkan strategi yang disebut sebagai turnkey project. Sebuah model investasi asing yang ditawarkan Cina kepada negara peminta dalam satu paket. Mulai dari pendanaan, mesin, bahan baku, manajemen, tenaga ahli, bahkan sampai kuli kasar di-drop dari Cina.
Modus turnkey project ini sukses dijalankan di Afrika sehingga warga Cina migrasi besar-besaran bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Model investasi ini sering disebut oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai perang asimetris. Arief mengutip Televisi BBC pernah membuat sebuah laporan menarik tentang investasi Cina di Gambia dan bagaimana mereka kemudian menguasai ekonomi dan politik negara tersebut.
Dengan tiba-tiba munculnya Kota Meikarta, publik menjadi sadar dan mulai mengait-ngaitkan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Meminjam dari judul buku RA Kartini, kita bisa menyebutnya dengan “Habis Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Terbitlah Kota Meikarta.”
No comments:
Post a Comment