Adakah Niat Jahat di Balik Izin Reklamasi Tanpa Perda dan Langgar Perpres?

ilustrasi (Aktual.com)

“Niat jahat” saat ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah seorang pejabat bersalah atau tidak. Setidaknya, hal itu dimunculkan oleh komisioner KPK.

Terkait izin reklamasi yang diterbitkan Ahok dua bulan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun tanpa perda dan melanggar Perpres, adakah niat jahat di baliknya?

Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, keberadaan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah dicabut saat Ahok menerbitkan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pencabutan Keppres 52/1995 bahkan sudah berlangsung puluhan tahun, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kemudian diperkuat lagi dengan Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Desember 2012.

Akan tetapi, Ahok tetap nekad melabrak aturan dengan menerbitkan izin reklamasi melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2238 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014.

“Gubernur sering beralasan bahwa izin dikeluarkan dengan Keppres 1995, padahal itu jelas-jelas sudah dihapus oleh Perpres 54 Tahun 2008 dan Perpres 122 Tahun 2012. Ini yang orang-orang tidak tahu,” kata Isnur seperti dikutip Aktual, Ahad (3/4/2016).

Dia menyayangkan sikap Ahok yang terus-menerus menutupi pelanggaran yang dibuatnya. LBH Jakarta mencatat, Keppres 52/1995 dijadikan dasar oleh Gubernur DKI bagi terbitnya empat izin reklamasi. “Harusnya (Ahok) sadar bahwa itu berbahaya, ketika pemerintah melanggar dan tidak menghormati peraturan yang baru.”

Divisi Pengembangan Hukum dan Pembela Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata menambahkan, pencabutan Keppres 52/2008 sangat jelas tertuang dalam Pasal 72 Perpres 54 Tahun 2008. Yakni mencabut empat Keputusan Presiden sebelumnya.

KNTI juga menegaskan penerbitan izin reklamasi oleh Ahok melabrak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Empat izin pelaksanaan reklamasi oleh Ahok cenderung dipaksakan hingga melanggar berbagai peraturan-perundangan diatasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalan pintas dengan mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda Zonasi,” tandasnya.

Namun, menelisik pernyataan KPK sebelumnya, adakah niat jahat dalam penerbitan izin reklamasi yang melanggar Undang-Undang di atasnya itu? Jika hanya kesalahan prosedur tanpa ada niat jahat, Ahok tak akan dijerat. [Siyasa/Tarbiyah.net]